Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM telah menyelesaikan sosialisasi dan dukungan sertifikasi halal kepada 15.000 pemangku kepentingan usaha mikro melalui kegiatan Roadshow Kita Halalin 2024 yang merupakan rangkaian dari program Transformasi Format Usaha Mikro (Transfumi) 2024. “Secara keseluruhan, kami telah melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan halal kepada 15.000 pemangku kepentingan usaha mikro dengan total lebih dari 40.000 sertifikat halal yang telah diterbitkan,” kata Julius, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Ia menyatakan. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan halal di bawah program Roadshow Kita Halalin 2024 dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banyuwangi, Jembrana, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Trenggalek, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NTB, Surakarta dan Sukoharjo, dan 15 wilayah di Kota Salatiga. Rangkaian roadshow tahun ini diakhiri dengan kegiatan di Provinsi Banten. Dalam kegiatan ini, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sosialisasi dan dukungan sertifikasi halal kepada 1.000.000 pemangku kepentingan usaha mikro.
“Ada juga sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pemda Banten, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten, dan mitra perbankan,” kata Julius. Julius berharap kegiatan Roadshow Kita Halalin 2024 ini menjadi momentum bersama untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Tujuannya agar target percepatan sertifikasi halal dapat tercapai sesuai jadwal. Pemerintah sebelumnya menunda kewajiban sertifikasi halal untuk produk usaha mikro dan kecil (UMK) dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Menurut Julius, kebijakan penundaan kewajiban halal tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pemangku kepentingan UMK.
“Selain itu, penundaan ini memberikan kesempatan kepada UMK untuk mengurus dan mengajukan sertifikasi halal hingga Oktober 2026,” kata Julius.
Julius juga berharap program Roadshow Kita Halalin 2024 dapat mempercepat realisasi fasilitasi halal untuk usaha mikro dan mendukung program wajib halal pada Oktober 2026.
Sebelumnya, dalam pidato pembukaannya di Banten pada hari Selasa (9 Maret), Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan bahwa halal kini menjadi isu global dan tidak hanya dibutuhkan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, ia menilai bahwa jika Indonesia tidak proaktif dalam mengembangkan industri halal, maka produk halal dari negara lain akan mendominasi pasar global
