Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kabupaten di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yaitu Kabupaten Belitung Timur dan Belitung, sebagai lokasi piloting (percontohan) kebijakan subsidi pupuk baru atau Program Bantuan Langsung Petani (BLP).
"Selain membicarakan mengenai business model, kita juga merencanakan piloting yang rencananya kita laksanakan dalam waktu dekat," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati dalam acara Bincang Kompas di Jakarta, Rabu.
Piloting BLP akan mulai dilaksanakan pada 2025, serta diimplementasikan secara nasional pada 2026.
Sebagai informasi, BLP merupakan hasil dari transformasi kebijakan subsidi pupuk yang tengah digodok pemerintah. Perubahan utama terdapat pada penyaluran subsidi yang menggunakan mekanisme bantuan langsung ke para petani.
Vivi menjelaskan, pertimbangan pemilihan kedua kabupaten tersebut karena Kabupaten Belitung Timur dan Belitung bukan daerah sentra yang akan mempengaruhi produksi nasional.
Oleh karena itu cocok sebagai lokasi piloting BLP pertama.
Pertimbangan selanjutnya yakni karena Kabupaten Belitung Timur dan Belitung merupakan wilayah kepulauan kecil, sehingga akan lebih mudah dalam mengontrol alokasi pupuk yang tersedia.
"Sama enklave (daerah kantung), kalau pulau kita pasang harga market pas disubsidi, barangnya kan enggak akan ke mana-mana," jelas Vivi.
BLP akan diterapkan secara bertahap. Secara keseluruhan, Vivi mengatakan ada beberapa kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penerima subsidi.
Yang pertama, wilayah yang memiliki siklus 2-3 kali masa tanam dalam setahun. Kedua, memiliki dukungan kuat pemerintah lokal.
"Karena kita berbicara mengenai jaringan distribusi, logistik dan kondisi sosial ekonomi," ujarnya.
Serta ketiga, mempunyai infrastruktur dan jaringan yang memadai.
Adapun Vivie menjelaskan, transformasi kebijakan BLP menjadi salah satu transformasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Vivie berharap, dengan adanya transformasi kebijakan subsidi, penyaluran bantuan pemerintah akan lebih efisien serta mampu meningkatkan produktivitas petani melalui fleksibilitas dalam pembelian pupuk.
Selain itu, BLP juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan petani skala kecil melalui mekanisme penargetan yang lebih baik dan elektronifikasi pembayaran.
